Susah Pembangunan pada Negara Berkembang: Studi Kasus Konflik Agraria Wadas

DIBUAHI (Diskusi Bareng Buah HI) vol.16 yaitu salah satu proker Bidang Keilmuan dan Analitik HMPS HI Undip yang rutin dikerjakan setiap-setiap 2 bulan sekali. Untuk edisi bulan Mei lalu, DIBUAHI bekerja sama dengan Bank Sampah yang diusung bidang Pengabdian Masyarakat HMPS HI Undip dan SABI yang yaitu proker bidang Litbang HMHI UI dalam kolaborasi yang mengangkat tema “Susah Pembangunan pada Negara Berkembang: Studi Kasus Konflik Agraria Wadas”. Diskusi yang berlangsung seru pada Jumat, 28 Mei 2021 lalu ini menjawab sejumlah pertanyaan berhubungan konflik yang terjadi berhubungan pembangunan di Negara berkembang, lebih-lebih slot gacor hari ini pada kasus konflik agrarian Desa Wadas.

Diskusi dibuka dengan pertanyaan bagaimana langkah konkrit Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar dalam menyelaraskan permasalahan pembangunan infrastruktur dengan tetap memerhatikan keberlangsungan lingkungan hidup secara adil dan makmur? Para peserta berpendapat bahwa sebagai Negara demokrasi pemerintah sudah sepantasnya memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Namun, pemerintah masih memakai kekuatan militer untuk menindak rakyat yang tidak setuju. Walaupun demikian itu, pembangunan infrastruktur dan kelangsungan lingkungan hidup bisa dikerjakan secara beriringan. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur untuk membuka ladang produksi yang bisa member keuntungan baik untuk masyarakat maupun pemerintah.

Dalam posisinya sebagai Negara berkembang, banyak masyarakat Indonesia yang bersuku Jawa masih menganut konsep Sentralisasi Mandala, yaitu menganggap indikator keberhasilan pemerintahan dilihat dari banyaknya pembangunan yang dikerjakan. Langkah konkret yang slot888 bisa dikerjakan adalah dengan mengubah pola pikir agar mengurangi dominasi kekuatan militer dalam menangani penolakan masyarakat. Selain itu, masyarakat tidak semestinya melanggengkan langkah eksploitasi pemerintah yang merugikan masyarakat, seperti masyarakat Wadas.

Selanjutnya, diskusi mengulik seputar bagaimana dalam sejarahnya, negara-negara berkembang menyelaraskan antara pembangunan infrastruktur dan permasalahan lingkungan dan apakah ada kaitannya dengan status Negara sebagai Negara berkembang. Jika menilik kasus Wadas ini, pemerintah terlalu memprivat wilayah yang semestinya milik masyarakat sehingga mempersulit jalan masuk masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari adanya lingkaran oligarki yang terus bertumbuh di Indonesia. Sedangkan sebagai Negara berkembang yang tidak memiliki kekuatan penuh, Indonesia berharap tidak berharap meniru arus kapitalisasi yang ada. Karenanya pemerintah semestinya bisa menyeimbangk anantara pembangunan dengan kelangsungan hidup terlepas dari status negara berkembang itu sendiri dan diperlukan kebijakan untuk mewujudkan cara yang dapat mengakomodasi keduanya.

Kemudian berhubungan fenomena investasi total Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener yang yaitu tujuan akhir dari penambangan quarry di Desa Wadas yang mencapai kisaran 2 triliun rupiah dengan bermacam pertimbangan berhubungan imbasnya terhadap masyarakat, ekosistem lokal, keterlibatan perusahaan multinasional dalam investasi, serta risiko kecaman dari pekerja seni pria-pekerja seni pria aktivis internasional seperti Greenpeace maka pemerintah semestinya mengambil tindakan mengingat konsekuensi yang dihadapi berasal dari internal maupun eksternal. Para elit sebetulnya paham dengan kasus ini tetapi karena kita masih terjerat dengan suatu system ekonomi politik yang kurang mengakomodir pihak marginal kesudahannya situasi ini sulit untuk diberhentikan. Disamping itu, terdapat pendapat slot demo wild west gold terkai langkah konkret pemerintah terlalu naïf dan tidak tepat sasaran karena semuanya kembali ke pemerintah sehingga solusinya diperlukan solidaritas bersama.